Manado, Voxsulut. Com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN T.A. 2023 Beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.
Di hadapan para legislator Senayan dan diikuti secara live streaming di Gedung DPRD Sulawesi Utara, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengungkapkan bahwa Indonesia pemulihan ekonomi Indonesia yang terus menguat, dengan tumbuh 5,01 persen di Triwulan I 2022 dan menguat signifikan menjadi 5,44 persen di Triwulan II tahun 2022, membuat Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat.
“Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor, sehingga neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut,” terang Presiden.
Terkait inflasi, dikatakannya laju Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9 persen year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan.
“Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.502 triliun,” ucapnya.
“Namun kedepannya, kita harus terus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek,” sambungnya
Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2023 oleh Presiden Jokowi adalah sebagai berikut :
– Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen.
– Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
–Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing.
– Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
– Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen.
– Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp.14.750 per US Dollar dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.
– Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel.
Lebih jauh, Presiden mengatakan bahwa Arsitektur APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi.
“Desain APBN 2023 harus senantiasa ”Waspada, Antisipatif, dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak,” bebernya.
Sementara itu, Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, yang kebijakan diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Presiden kemudian memaparkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2023, yaitu sebagai berikut.
1. Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
2. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara.
3. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun.
5. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
6. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392,0 triliun.
Adapun pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Untuk menjalankan agenda pembangunan, pendapatan negara tahun 2023 dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.
“Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali kepada defisit maksimal 3 persen terhadap PDB,” tuturnya.
Lebih jauh Presiden menjelaskan, pengelolaan fiskal yang kuat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
“Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” imbuhnya.
Terakhir, Presiden mengharapkan agar pembahasan RAPBN 2023 ini dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Paripurna dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkopimda, Pejabat Struktural instansi vertikal dan horisontal serta tamu undangan lainnya. (FalenJaksen)
