Tomohon,VoxSulut.Com –
Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di kota Tomohon untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Pemerintah Kota Tomohon menggelar kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang menghadirkan narasumber dari unsur BKN Regional XI Manado Zuzana Damopolii, S.A.P. sebagai Analis Kepegawaian Penyelia.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Walikota Tomohon, Rabu (30/6-2021).
Kegiatan dimaksud, menurut Walikota Caroll senduk yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi adalah sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Dengan artian bahwa Presiden mengamanatkan agar supaya tata kelola pemerintahan dapat memprioritaskan pembangunan SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Adapun, kegiatan pelaksanaan analisis jabatan ini diperlukan dalam rangka mendiaknosa organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.
Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pedoman yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan program analisis jabatan pada masing-masing unit kerja, sehingga diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
“Penyelenggaraan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini bertujuan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan atau unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, profesional dan rasional,” Ucap Mandagi dalam sambutannya.
Adapun pelaksanaan kegiatan tambahnya bukan sekedar memfasilitasi karena adanya aturan, tetapi kedepan diharapkan para analis mandiri organisasi perangkat daerah dapat membuat hasil analisa jabatan (anjab) dan analisa beban kerja (abk) masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai sistematika pelaporan dengan menyertakan rekomendasi penataan keorganisasian baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, kediklatan maupun kepegawaiannya.
“Sehingga mampu menyusun uraian jabatan yang meliputi penyusunan uraian tugas, analisis beban kerja, syarat jabatan dan perumusan jabatan,” Tutupnya.
Hadir juga pada kegiatan ini Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon Royke Tangkawarouw, S.T., M.Si., Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kasubag yang membidangi kepegawaian dan perencanaan di lingkungan Setda dan Perangkat Daerah, dan Para Sekretaris Kelurahan. (FalenJaksen)
