Manado, VoxSulut.Com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Manado, Yanti Kumendong, S.Pd, Jumat menghadiri kegiatan Forum Komunikasi dan Kemitraan antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Manado yang digelar di Ruang Tolu Kantor Walikota Manado, Jumat (4/6).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Kota Manado, Merita Rondonuwu.
Pada kesempatan tersebut, Yanti Kumendong yang mewakili DPRD Kota Manado mengutarakan beberapa yang menjadi kendala dalam masyarakat.
Menurut Kumendong bahwa perusahaan yang pailit untuk para pekerja bisa berpindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan.
“Badan usaha yang sudah bangkrut kiranya para karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ketenagakerjaan kiranya boleh beralih ke BPJS Kesehatan yang dijamin Pemerintah/Kartu Indonesia Sehat,” tutur Kumendong.
Lebih lanjut, Yanti Kumendong meminta Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan peraturan tentang Relaksasi.
“Relaksasi bagi peserta BPJS yang sudah menunggak seperti yang diatur lewat Peraturan Presiden (Perpes) tentang Rekaksasi Peserta JKN sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kiranya lewat Pemerintah Daerah boleh mengeluarkan Peraturan tentang Relaksasi itu,” pinta Srikandi Partai Nasdem tersebut.
Diakhir kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Manado yang membidangi Kesehatan meminta Pemerintah tindak tegas perusahaan yang tidak mengcover pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya meminta agar Pemerintah memberi sanksi bagi Pemilik Usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan, perlu ada tindakan tegas,” ucap Anggota DPRD Manado dalam menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat.(andre)
