Minut, Voxsulut. Com –
Kurangnya warga sekitar untuk direkrut menjadi tenaga kerja (Naker) di PT Meares Soputan Mining (MSM) terkuak di Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky Jakhin Pangemanan (MJP). Warga pun mengeluhkan agar supaya hal tersebut dapat di perhatikan DPRD Sulut maupun pemerintah.
Masyarakat mengungkapkan, di Desa Rinondoran terdapat Perusahaan Tambang yang besar yaitu PT MSM. Seharusnya menurut warga, kehadiran perusahaan-perusahaan seperti ini bisa menambah luasnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal namun justru sebaliknya. “Yang terjadi sampai saat ini jumlah tenaga kerja lokal khususnya dari Desa Rinondoran belum terakomodir sebagai mana mestinya,” ungkap MJP menjelaskan aspirasi masyarakat Rinondoran, Kamis (24/3).
Kemudian bidang unfrastruktur aspirasi terkait infrastruktur desa disampaikan langsung oleh Hukum Tua. Dimana ada beberapa permasalahan infrastruktur yang sampai saat ini belum juga selesai dengan maksimal. Mulai dari persoalan Tapal Batas Desa yang belum selesai yang kemudian cukup mengkhawatirkan karena akan menimbulkan konflik antar kampung terkait pembagian kekuasaan dan hasil desa yang terkenal memiliki tambang. Selain itu ada juga keluhan terkait pembuatan tanggul untuk sungai, karena setiap kali musim penghujan pasti akan terjadi luapan sungai yang menyebabkan banjir. “Untuk mengantisipasi banjir, warga juga berharap agar ada perbaikan drainase sepanjang pinggiran jalan raya. Terakhir persoalan penerangan sepanjang jalan desa Rinondoran saat ini dalam keadaan mati, diharapkan agar dapat segera di perbaiki,” ungkap MJP.
Terkait bidang pendidikan, masyarakat berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah untuk sarana prasarana yang mendukung bagi sekolah TK dan PAUD yang ada di desa Rinondoran, karena sebagai sekolah awal para generasi bangsa, TK/PAUD yang ada saat ini minim fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar. “Selain itu, ada keinginan dari masyarakat agar di Desa Rinondoran dapat di bangun SMP, karena anak-anak dari desa Rinondoran harus bersekolah jauh ke desa tetangga saat masuk SMP,” ujarnya
Sebagai bagian dari daerah Super Prioritas Pariwisata, Desa Rinondoran memiliki potensi potensi pariwisata yang luar biasa, salah satunya dengan adanya kawasan mangrove kurang lebih 50 hektare. Harapannya hal ini dapat dimanfaatkan di diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, sehingga bisa menjadi destinasi wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat Rinondoran. “Selain terkait pariwisatanya, warga juga berharap agar pemerintah juga memperhatikan akses jalan menunju lokasi pariwisata, dimana saat ini selain jalannya rusak, listrik juga belum masuk ke sana,” pungkasnya.
Kemudian Bidang Pertanian/Perkebunan/Peternakan, warga berharap adanya bantuan alat pertanian serta bantuan bibit pertanian dan peternakan. Selain itu warga juga mengeluhkan terkait harga pakan yang mahal, harapannya pemerintah dapat mengambil peran dengan mengontrol harga-harga pakan di pasaran. Warga juga meminta adanya pemberdayaan dan pengembangan keterampilan bagi kelompok-kelompok tani yang ada. “Bidang Kesehatan Keluhan terkait BPJS KIS Pemerintah yang tiba-tiba non aktif ketika dalam beberapa bulan tidak digunakan, padahal tidak ada yang berharap akan sering sakit, tapi karena lama tidak diakses, giliran sakit dan ingin menggunakan, statusnya malah sudah di non aktifkan. Hal ini jelas sangat memberatkan masyarakat kecil,” tuturnya.
Dalam reses tersebut pula, masyarakat mengharapkan agar para rohaniawan bisa mendapatkan insentif langsung dari pemerintah. Ini sebagai bagian dari mengapresiasi dan mendukung para rohaniawan. “Saya akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.
Dalam reses ini, selain menampung aspirasi dari warga masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti ke pihak terkait, MJP juga menyampaikan laporan kerja sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulut. (FalenJaksen)
