Manado, VoxSulut.Com – Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Bitung tepatnya di Kelurahan Tanjung Merah, tercoreng dengan adanya aksi sejumlah oknum yang terindikasi melakukan penyerobotan tanah warga.
Seperti yang diungkap Brian Waleleng, SH, seorang pemilik sah sebidang tanah yang berada Tanjung Merah, Senin (12/9) sore kepada wartawan.
Waleleng menyebut, bahwa dia merasa keberatan atas perlakuan dari instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Utara yang menangani proyek KEK ini.
Notaris senior ini menilai, Dinas Perkimtan Sulut sudah menyalahi aturan dengan melakukan penyerobotan tanah atas miliknya.
“Saya mempunyai dasar bahwa tanah itu masih milik saya. Tapi Dinas Perkimtan Sulut malah tidak mengindahkannya, bahkan mereka melakukan pengukuran untuk proyek KEK diatas tanah milik saya, tanpa melibatkan kami sebagai pemilik sah tanah itu,” ujar Waleleng.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Manado ini menyebut, pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas 4000 m2.
“Selain SHM seluas kurang lebih 4000 m2, tanah itu sudah ditanami pohon kelapa yang kira-kira sudah berumur ratusan tahun, masyarakat sekitar pun tahu kami adalah pemilik sah tanah itu. Mengapa mereka bisa mengukur tanah itu tanpa sepengetahuan kami, dan mengambil sebagian tanah milik kami, itu kan tidak wajar,” tukas Waleleng, Panglima Panji Yosua P/KB GMIM pertama ini.
Dirinya mengindikasikan, Dinas Perkimtan Sulut telah melakukan kesalahan yang ditutupi dengan melakukan penyerobotan tanah miliknya.
“Pemegang proyek KEK sebelumnya secara sah mengukur dengan melibatkan kami dan hasil luas tanah yang sesuai SHM. Tapi dengan KEK sekarang ini, kami indikasikan telah melakukan kesalahan, entah itu salah di titik koordinatnya atau dalam produknya,” kata Waleleng.
Kepala Dinas Perkimtan Sulut Steve Kepel, saat coba dikonfirmasi via seluler semalam belum memberikan respon. Nomor selulernya dalam keadaan tidak aktif ketika dihubungi.(vsc)
