Manado, Voxsulut. Com –
DPRD Provinsi Sulawesi Utara disambangi masa aksi (demonstran) yang diketahui dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manado.
Ada 11 tuntutan yang dilayangkan demonstran di depan perwakilan DPRD Sulawesi Utara. Salah satunya terkait dengan angka kriminalitas yang sedang meningkat di Sulawesi Utara, sehingga membuat ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktivitas.
Selain itu, kenaikan harga BBM yang telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu juga menjadi perhatian para Demonstran.
Berikut 11 tuntutan yang dilontarkan GMNI Manado, yakni:
1. Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban BUMN
2. Mendesak presiden RI untuk menurunkan kembali harga BBM
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas pemburu rente BBM bersubsidi
4. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia dan pendistribusian BBM
5. Mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas terkait dengan adanya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran
6. Mendesak DPRD Provinsi Sulut untuk segera mengesahkan Ranperda Legalitas Cap Tikus
7. Mendesak pemerintah untuk mengusir PT TMS dari Kabupaten Kepulauan Sangihe karena sudah tidak memiliki legal standing
8. Mendesak Polda Sulut untuk mengusut tuntas dan menindak tegas mafia solar yang ada di Sulut
9. Mendesak Polda Sulut untuk mengevaluasi kinerja Polresta Manado dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Manado
10. Stop kriminalisasi terhadap petani Cap Tikus
11. Mendesak Polda Sulut untuk mengehentikan kriminalisasi terhadap masyarakat penolak PT TMS sekaligus mencopot Kapolres Sangihe
Kesebelas tuntutan tersebut pun mendapat respon dari kesempatan itu, dihadapan demonstran, Pimpinan Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu mengatakan akan mengawal aspirasi tersebut sesuai dengan mekanismenya.
Khususnya menanggapi apa yang di sampaikan mahasiswa terkait berkembangnya tingkat kriminalitas di Sulut, dirinya berjanji akan fokus tentang permasalahan tersebut.
“Saya sebagai Pimpinan komisi I DPRD Sulut akan menjadwalkan untuk melakukan audiensi dengan Kapolda Sulawesi Utara. Kami (DPRD) akan sampaikan langsung unek-unek dari masyarakat,” Ucap Braien Waworuntu saat duduk melantai bersama dengan para mahasiswa pendemo di lapangan kantor DPRD Sulut.
“Kami Komisi I akan secepatnya bertemu dengan Kapolda untuk membicarakan hal ini dan hal-hal urgensi lainnya,” Tambah Politisi Partai NasDem Dapil Minahasa-Tomohon.
Waworuntu mengatakan lembaga legislatif (DPRD) dan Yudikatif (Polda) akan bersama-sama mencari solusi terbaik agar tingkat kriminalitas seperti kasus-kasus penikaman dan panah wayer di Sulut akan mereda.
“Dulu mungkin ada tim-tim patroli yang aktif melakukan penyisiran di tempat-tempat yang rentan terjadi kejahatan. Itu yang akan saya sampaikan untuk dihidupkan kembali,” Jelasnya.
Ia menghimbau kepada masyarakat untuk masih kita jaga dan lestarikan kerukunan yang di Sulut. Karena jika tidak ada kerukunan pastinya disitu tidak akan ada kedamaian.
“Terima kasih kepada GMNI yang sudah datang mengingatkan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memberantas segala keburukan yang terjadi seraya kita teriakan edukasi positif untuk daerah dan bangsa,” Katanya.
Turut hadir menerima para Mahasiswa yakni Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, Anggota Melky Pangemanan, Henry Walukow dan Ivan Lumentut. (FalenJaksen)
