MJP ‘Cecar’ Kadinkes Sulut Soal Rapi Test di Bandara Sam Ratulangi

oleh -369 Dilihat
Melky Jakhin Pangemanan (MJP)

Manado, Voxsulut. Com –
Pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado mendapat sorotan serius dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara bergantian ‘kuliti’ Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Melky Jakhin Pangemanan (MJP) salah satunya. MJP ‘mencecar’ kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr. Debby Kalalo saat rapat dengar pendapat serta evaluasi komisi IV bersama Dinas Kesehatan Daerah (Dinkes) Sulut.

MJP menyorot kebijakan Dinkes soal pemeriksaan rapid test di Bandara Sam Ratulangi. Pun dirinya menegaskan bahwa Dinkes Sulut harus memberikan data terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta dengan alokasi anggarannya.

“Kira perlu data pasca pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada berapa banyak yang didapati (kasus positif covid) pasca pengetatan di bandara terus berapa alat yang digunakan untuk mendukung program pemerintah ini,” Cecar MJP.

Disadari memang kebijakan satu-satunya di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam rangka untuk menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat Indonesia tersebut adalah dalam rangka penanggulangan Covid19 di Sulut, namun begitu MJP berharap kebijakan ini dapat betul-betul bisa dipertanggung-jawabkan.

“Kami komisi IV, ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil ini betul betul dikaji, ditelaah secara komprehensif dan ini membawa dampak yang signifikan. Dan juga penggunaan pengalokasian anggaran betul-betul transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” Imbuhnya.

Pun demikian, MJP berharap kebjikan tersebut harus dievaluasi kembali dalam rangka menyusun kembali kebijakan yang akan diambil di tahun 2022 saat ini.

“Apakah ini sudah betul-betul menjamin keselamatan kita dan bagaimana pertimbangannya terhadap anggaran kita,” Harap Wakil ketua Bapemperda DPRD Sulut tersebut.

Sementara itu, MJP juga menilai bahwa kebijakan tersebut tentunya sudah melalui koordinasi yang sangat aktif dengan pemerintah pusat dan lintas daerah serta melihat beberapa indikator lainnya untuk keselamatan warga kira. (FalenJaksen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.